Langsung ke konten utama

Teori kekuasaan dalam Politik Islam

 Oleh: Zaenal Abidin


Kekuasaan merupakan pondasi bagi eksistensi kehidupan manusia karena ia membaca implikasi yang cukup besar dalam kaitannya dengan sosiolek, kultural dan peradaban manusia. Tuhan merupakan sumber utama kekuasaan sekaligus pemilik kekuasaan tunggal. Manusia diberikan amanah sebagai khalifah di muka bumi dalam menjalankan dan mengelola kemaslahatan bersama. 

Nabi mUhammad sebagai sebagai nabi dan rasul juga sebagai pemimpin Negara yang memegang kedaulatan dan menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan peraturan dan perundang-undangan Islam. Nabi berhasil mengakomodasi dan mengelola kehidupan masyarakat madinah. Ia meletakkan prinsip dasar agama dan memimpin umat yang heterogen. Namun peristiwa wafatnya Nabi menjadi babak baru bagi sistem perpolitikan dunia islam.  Karena Nabi sendiri tidak menunjuk dengan tegas siapakan penggantinya dalam melanjutkan kekuasaan politik Islam. Hal ini menimbulkan polemic berkepanjangan di antara para sahabat dan keturunannya. Hal ini yang menjadi sorotan besar. 

Di Kalangan intelektual muslim mengemukakan beberapa teori mengenai kekuasaan. Diantaranya teori ketuhanan, teori kontrak sosial dan teori kekuatan. Teori ketuhanan  yang menjelaskan bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan, penguasa utama atas kehendak. Teori kekuatan yakni kekuasaan politik diperoleh melalui kekuatan dalam persaingan antar kelompok. Kekuatanlah yang membentuk kekuasaan dan pembuat hukum.

Ibnu khaldun dalam Muqaddimat nya mengatakan manusia sebagai masyarakat memerlukan pemimpin (al Wazi’) untuk melaksanakan kekuasaan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya perbuatan zalim di antara sesamanya. Pemimpin memiliki kekuatan dan pengaruh atas masyarakatnya. Suatu pemerintahan dapat dibentuk apabila kelompok masyarakat mampu mampu menundukan kelompok masyarakat lainnya sehingga ia memiliki legitimasi kekuasaan politik. 

Teori lain mengatakan kekuasaan diperoleh melalui perjanjian masyarakat dimana kekuasaan politik bersumber dari rakyat, mekanismenya melalui partisipasi pemilihan dan perjanjian masyarakat. Dengan atasan adanya penyerahan kekuasaan oleh anggota masyarakat kepada individu maupun kelompok . teori ini disebut sebagai teori kontrak sosial. Karena prosesnya terbentuknya kekuasaan Negara atas kehendak manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk politik untuk berkumpul di suatu tempat dalam rangka bekerja sama dan saling memenuhi kebutuhan hidup. 

Sementara itu menurut Hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan bahwa agama dan politik, dunia dan akhirat memiliki keterkaitan yang erat yang keduanya tak terpisahkan dalam kehidupan. Lebih jauh ia mengatakan agama merupakan dasar dan kekuasan politik adalah penjaganya. Karenanya politik dan agama saling bergantung dan melengkapi. Agama dan keuasaan merupakan saudara kembar yang dilahirkan dalam Rahim  yang sama. Karenanya wajib bagi par apenguasa untuk menyempurnakan agamaya dan menjauhkan diri dari hawa nafsu, bidah, kemungkaran, keraguan dan setuap hal yang menanggalkan kesmpurnaan syariat. Agama merupakan asal tujuan sementara kekuasaan merupakan penjaga. Yang tidak beragama akan hancur dan yang tidak berkekuasaan akan hilang.

Islam sebagai agama memiliki norma-norma yang khusus dan jelas untuk mengatur bagaimana manusia menjalin hubungannya dengan manusia yang lain termasuk mengatur kehidupan bernegara (politik) atau kajian politik islam. Dasar-dasar politik Islam tergambar dalam firman Allah SWT QS: An Nisa: 58-59)

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Meskipun al Quran menegaskan bahwa Allah sebagai pemilik kekuasaan mutlak, namun menghendaki manusia agar mampu berperan sebagai wakil (khalifah) di muka bumi. Karenanya manusia memiliki kekuasaan terbatas sepanjang digunakan untuk memenuhi perintahNya. Seperti yang dijelaskan dalam QS: Sad:26, QS.Al An'am:165. Pendelagiasan kekuasaan kepada Nabi Muhammad sealigus sebagai khalifah dalam melaksanakan kekuadaan dan pemeritnahan islam, Ibnu Taimiyah menyebutkan sebagai pemerintahan Islam itu sebagai “bayangan Allah di bumi’.

Kekuasaan yang diemban manusia tidak hanya kana melaksanakan kekuasaan agama tetapi mencakup pula kekuasaan politik sekaligus. Al Mawardi berpandangan bahwa kekuasaan Negara merupakan sebuah instrumen politik untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara gma dan mengatur dunia. hal ini senada dnegan Abu A’la Al Maududi yang menyatkan ekausaan yang dijalankan pemeritnah tidaklah bermaksud menciptkan hukum baru, emlainkan hana mengimpelentasikan hukum-hukum yan sudah ditetapkan Alah SWT memalui Nabi Muhammad SAW. Negara hanya berfungsi sebagai kendaraan politik untuk menerapkan hukum-hukum Tuhan melalui syariatNya.

Ulama dan umara dalam struktur kekuasaan (pemerintah) memiiki perasaan yangs ngat sentral meraka diisyaratkan dalam al Quran sebagai ulul al Amr atau mereka yang memerintah dan harus ditaati oleh umat islam. Dengan berbagai syarat dan kelayakan sebagai orang terpilih seperti keberanian, kekuatan berakal sehat dan berilmu pengetahuan. Ulama sebagai penafsir terhadap aturan yang belum jelas dalam al Quran sebagai institusi dan sebagai pengawas aturan pemerintah dan para pernagkatnya demi merykinkan rakyat bahwa atruan tersebut tidak melanggar ketentuan syariat. Pemerintah sebagai institusi yang mengimplementasikan aturan syariat. 

Kesimpulan

Pemahaman terhadap teori kekuasaan dalam yakni bersandar tiga pandangan diantaranya teori ketuhanan, teori kontrak sosial dan teori kekuatan Teori kedua mengenai kontrak sosial memiliki peranan yang cukup penting hingga perkembangan politik saat ini. Terutama berkembangnya negara bangsa di berbagai belahan dunia. Islam sebagai agama yang juga mencakup berbagai sistem kehidupan manusia memiliki tantangan tersendiri bagaimana relevansinya dengan sistem yang berkembang saat ini. Dunia terus berubah, sistem kekuasaan akan terus berkembang seiring kebutuhan relasi manusia yang begitu kompleks. ISlam sebagai agama dan sistem kehidupan dapat menjadi solusi agar keseimbangan terjadi dalam kehidupan. []

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membincang Kitab Kitab Faṣl al-Maqāl Ibnu Ruysd

  Faṣl al-Maqāl merupakan karya Ibnu Rusyd dengan judul lengkapnya Faṣl al-Maqāl fī Taqrīr Mā Baina al-Syarī‘ah wa al-Ḥikmah min al-Ittiṣāl . Kitab ini secara gamblang menjelaskan bagaimana korelasi filsafat dengan agama terlebih adanya tuduhan bahwa filsafat merupakan biang kekufuran. Sebaliknya ibnu rusyd ingin menengahkan kajian filsafat bukan sebagai musuh agama dalam hal ini fiqih, ia mencoba menjelaskan filsafat sebagai ilmu untuk mengetahui makna wujud yang sudah diperintahkan dalam agama itu sendiri untuk dijadikan sebagai pembelajaran. Kita bisa dilihat misalnya dalam pokok bahasannya seperti dalam bab Ḥukm Dirāsah al-Falsafah yang menjelaskan hukum mempelajari filsafat. Ibnu Rusyd menyimpulkan bahkan mempelajari ilmu filsafat menjadi keharusan dalam upaya menelaaah makna wujud. Hal ini tentu ingin menegaskan bahwa filsafat menjadi sarana untuk mengungkap makna Wujud. Ibnu Rusyd membagi wujud menjadi dua yaitu wujud terpisah dan wujud indra. Penjelsannya wujud terpisah ini...

Asalatul Wujud dan Asalatul Mahiyah dalam Filsafat Islam dan Relevansinya dalam Kehidupan

 Oleh: Zaenal Abidin Hikmat muta'aliyah, seperti yang dikemukakan oleh Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabataba'i, seorang pemikir dan filosof Islam abad ke-20. Merujuk pada pemahaman eksistensi dan makna keberadaan yang mencapai dimensi transendental. Tabatabai percaya bahwa pemahaman tentang hakikat dan keberadaan harus melampaui batasan material dan empiris, mencapai dimensi yang lebih tinggi dan lebih mendalam. Bagi Tabatabai, pemahaman tentang keberadaan yang utuh memerlukan dimensi transendental yang dapat dicapai melalui wahyu ilahi. Wahyu di sini bukan hanya pemahaman tekstual, tetapi juga pengalaman spiritual yang mendalam. Wahyu membuka pintu ke realitas transendental yang tidak dapat dijangkau oleh akal atau pengamatan semata. Tabatabai menekankan pada ontologi eksistensial, yaitu studi tentang keberadaan. Baginya, keberadaan tidak dapat dijelaskan hanya melalui dimensi fisik atau empiris saja. Ontologinya mencakup konsep-konsep seperti Ashalatul Wujud (Eksistensi yan...

Mubadalah dan Dialektika Bincang Islam dan Keadilan Relasi di Malaysia (part. 1)

Foto Bersama dengan Dr. KH. Faqihuddin AK, Dr. Nur Rofiah Bil. Uzm, Dr. Rozana Isa dan kawan-kawan. S elama sepuluh hari terhitung sejak tanggal 16-25 Agustus 2019. Saya dan tim redaksiana Mubaadalahnews.com sekarang mubadalah.id berangkat ke Kuala Lumpur Malaysia dalam lawatan program Mubadalah Exchange. Kami bersepuluh mendapat kesempatan untuk belajar bersama dengan para Belia Malaysia atau pemuda di sana yang terdiri dari kalangan aktifis, akademisi, agamawan dan politisi. Kunjungan tak terlepas dari kerjasama Mubaadalahnews dan Sisters in Islam (SIS Forum) Malaysia. SIS Forum sendiri merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di akar rumput dan nasional. Mereka konsen pada isu hak-hak perempuan, advokasi perundang-undangan dan juga pelayanan atas perosalan kekerasan terhadap perempuan utamanya dalam rumah tangga. Tentu banyak organisasi sipil lainnya yang bergerak beririsan dengan SIS, namun hanya SIS yang berani menyuarakannya melalui pendekatan agama Islam. Bukan kepalang t...